Siaran Pers PGRI:

Kerusakan Fasilitas Sekolah Pasca-Bencana: PGRI Kawal Dana Emergency DAK Agar Langsung Cair

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis pernyataan sikap resmi dan pedoman pengawalan infrastruktur bertajuk Percepatan Rehabilitasi Fasilitas Pendidikan Pasca-Bencana: PGRI Kawal Pencairan Langsung Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Emergency. Dokumen ini diluncurkan untuk merespons banyaknya bangunan sekolah, ruang kelas, laboratorium, dan sarana sanitasi yang rusak berat akibat bencana alam di berbagai daerah, yang mengakibatkan proses Belajar Mengajar (KBM) terganggu dan mengancam keselamatan fisik warga sekolah.

PGRI menegaskan bahwa pemulihan sarana pendidikan di lokasi bencana merupakan prioritas nasional yang mendesak. Birokrasi pengajuan DAK Fisik yang rumit dan lambat harus dipangkas agar dana pemulihan darurat dapat langsung dicairkan dan dimanfaatkan untuk perbaikan fasilitas sekolah.

4 Alur Pengawalan Dana Emergency DAK Versi PB PGRI

1. Desakan Mekanisme Fast-Track Pencairan DAK Fisik Emergency

PGRI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PU, dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan mekanisme Diskresi Fast-Track. Pengajuan rehabilitasi gedung sekolah rusak akibat bencana tidak boleh disamakan dengan prosedur reguler tahunan. Penilaian kerusakan (assessment) cukup menggunakan verifikasi cepat tim BPBD/PUPR lokal agar dana perbaikan langsung ditransfer ke rekening satuan pendidikan atau dinas terkait.

2. Standar Bangunan Resilien Bencana & Sanitasi Aman di Sekolah

PGRI mengawal agar setiap pemanfaatan DAK Emergency tidak sekadar membangun kembali (rebuild), melainkan menerapkan standar Rehabilitasi Resilien Bencana. Bangunan sekolah harus dirancang tahan gempa/banjir, memiliki akses air bersih, sanitasi layak, serta ruang evakuasi sementara yang aman bagi seluruh peserta didik dan tenaga pendidik.

3. Transparansi & Tim Pengawas Swakelola Komite Sekolah

Guna mencegah korupsi atau penyimpangan anggaran pemulihan bencana, PGRI menginstruksikan jaringan Pengurus Cabang untuk membentuk Tim Pendamping Swakelola DAK. Tim ini melibatkan Komite Sekolah dan masyarakat sekitar untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap kualitas bahan, ketepatan waktu pengerjaan, dan penggunaan anggaran secara akuntabel.

4. Perisai Legalitas & Perlindungan Pengelola Sekolah via LKBH PGRI

PGRI memberikan perlindungan hukum bagi Kepala Sekolah dan Panitia Pembangunan Sekolah dari potensi intimidasi oknum atau tuduhan administrasi yang tidak wajar selama proses rekonstruksi darurat. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan pendampingan hukum penuh agar pengelola sekolah dapat bekerja dengan tenang tanpa rasa takut dikriminalisasi.

Matriks Perbandingan Prosedur Pemulihan Fasilitas Sekolah

“Anak-anak tidak boleh terus mengungsi dan belajar di balik reruntuhan sekolah. Pemulihan gedung sekolah adalah pemulihan masa depan bangsa. PGRI dan LKBH PGRI akan mengawal setiap rupiah DAK Emergency agar tepat sasaran, cepat cair, dan aman bagi keselamatan warga sekolah.” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI.