Siaran Pers PGRI:

Video Viral Guru Mengajar di Tenda Pengungsian: PGRI Desak Pemerintah Percepat Tunjangan Khusus Bencana

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) merilis pernyataan sikap tegas dan desakan pemenuhan hak finasial bertajuk Pencairan Segera Tunjangan Khusus Bencana bagi Pendidik di Daerah Terdampak. Pernyataan ini merespons maraknya video viral di media sosial yang memperlihatkan ketangguhan dan dedikasi luar biasa para guru yang tetap melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di bawah tenda darurat, di tengah keterbatasan fasilitas, lumpur, serta trauma pascabencana alam.

PGRI menegaskan bahwa ketangguhan dan dedikasi guru di lokasi bencana tidak boleh hanya dibalas dengan pujian atau narasi romantisasi penderitaan di media sosial. Negara wajib hadir secara nyata memberikan penghargaan berkeadilan melalui percepatan pencairan Tunjangan Khusus Bencana dan jaminan pemulihan hidup yang layak.

4 Desakan Nyata PB PGRI untuk Kesejahteraan Guru Bencana

1. Percepatan Pencairan Tunjangan Khusus Tanpa Syarat Administrasi Rumit

PGRI mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan Tunjangan Khusus Bencana (TKB) secara langsung ke rekening guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di wilayah terdampak. Pemerintah wajib memangkas seluruh prosedur verifikasi berkas atau syarat absensi fisik yang tidak relevan di lokasi bencana.

2. Pemberian Bantuan Restorasi Rumah dan Fasilitas Hidup Pendidik

Banyak guru yang mengajar di tenda pengungsian sebenarnya juga menjadi korban bencana yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda. PGRI meminta pemerintah mengalokasikan Bantuan Restorasi Darurat untuk perbaikan rumah guru dan penggantian sarana mengajar yang rusak, sehingga ketenangan hidup mereka terjamin.

3. Moratorium Beban Administrasi e-Kinerja (SKP & PMM) di Daerah Bencana

PGRI menginstruksikan penghentian sementara (moratorium) seluruh kewajiban pengisian beban administrasi digital, e-Kinerja, maupun Platform Merdeka Mengajar (PMM) bagi para guru di daerah bencana. Pengakuan kinerjanya dialihkan 100% pada bukti pengabdian mengajar darurat dan pendampingan siswa di lapangan.

4. Perlindungan Hak & Advokasi Keuangan Terpadu via LKBH PGRI

PGRI menjamin seluruh hak keuangan guru—baik Tunjangan Profesi Guru (TPG), gaji pokok, maupun tunjangan daerah—tetap terbayar penuh tanpa pemotongan sepihak. Melalui LKBH PGRI, organisasi menyiagakan perisai advokasi hukum untuk mengawal dan memastikan tidak ada penundaan atau penyimpangan penyaluran hak-hak finasial pendidik di daerah bencana.

Matriks Perbandingan Apresiasi Negara untuk Guru Bencana

“Dedikasi guru mengajar di tenda pengungsian adalah pilar ketahanan bangsa, tetapi negara tidak boleh membiarkan mereka berjuang dalam kemiskinan dan trauma. Stop romantisasi penderitaan guru: cairkan Tunjangan Khusus Bencana sekarang juga!” — Pengurus Besar PGRI / LKBH PGRI.